Kepolisian Surabaya Periksa Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Jatim Terkait Kasus Korupsi Dana Bimbingan Teknis
Kasus dugaan korupsi yang terjadi di DPRD Kota Surabaya kembali mendapat perhatian setelah penyidik Polrestabes Surabaya memeriksa Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan perkara tertunggak terkait dana bimbingan teknis (bimtek) DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya, Edy Herwiyanto, menjelaskan bahwa penyidikan kasus bimtek tahun anggaran 2011 kini dilanjutkan karena merupakan bagian dari perkara tunggakan. “Kami pernah menangani kasus bimtek tahun anggaran 2011 dan saat ini prosesnya dilanjutkan karena bagian dari perkara tertunggak,” ujarnya.
Armuji dan Musyafak diperiksa sebagai saksi karena pada masa kasus bimtek berlangsung, keduanya menjabat sebagai pimpinan DPRD Kota Surabaya. Armuji saat itu menjabat Wakil Ketua PDIP Surabaya, sedangkan Musyafak menjabat Wakil Ketua PKB Surabaya. Pemeriksaan mereka dilakukan pada Kamis (5/2/2026) petang, menjadi pertama kalinya keduanya dipanggil untuk diperiksa.
“Sejauh ini, pemeriksaan telah dilakukan terhadap 20 saksi, termasuk Armuji dan Musyafak,” kata Edy. Setelah pemeriksaan, penyidik akan melanjutkan dengan gelar perkara untuk menentukan apakah ada tersangka yang harus ditetapkan.
Latar Belakang Kasus Bimtek 2009-2014
Berdasarkan catatan Kompas, pada 2011, Polrestabes Surabaya menyelidiki dugaan korupsi dana bimtek DPRD Kota Surabaya tahun anggaran 2011. Saat itu, selain Armuji dan Musyafak, pimpinan DPRD Kota Surabaya adalah Wisnu Wardhana (Ketua Partai Demokrat Surabaya) dan Whisnu Sakti Buana (Wakil Ketua PDI-P Surabaya).
Penyidik menduga adanya penambahan kegiatan bimtek yang berdampak pada peningkatan dana. Dari rencana 12 kali bimtek, jumlahnya meningkat menjadi 18 kali. Akibatnya, biaya bimtek naik dari Rp 2,7 miliar menjadi Rp 3,7 miliar. Hal ini memicu laporan dari kelompok antikorupsi ke Polrestabes Surabaya.
Namun, penyidikan kasus ini sempat tertunda seiring pergantian kepemimpinan di DPRD dan Polrestabes Surabaya. Kini, penyidikan kembali dilanjutkan, meski Armuji dan Musyafak sudah tidak lagi menjabat posisi yang sama.
Penyidikan Kasus Keuangan KBS Juga Berjalan
Selain kasus bimtek, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga melakukan penggeledahan di kantor Perusahaan Daerah Taman Surya (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS). Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS.
Menurut informasi dari Kejati Jatim, penggeledahan dilakukan setelah penanganan kasus naik dari penyelidikan ke penyidikan. Petugas jaksa mengamankan dokumen, laptop, dan perangkat elektronik sebagai barang bukti.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan dukungan terhadap penyidikan kasus keuangan KBS. Ia mengungkapkan bahwa ia merasa ada kejanggalan dalam pertanggungjawaban keuangan PDTS KBS, khususnya pada tahun 2022. Untuk itu, ia menugaskan tim independen untuk audit laporan keuangan.
“Ada temuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sejak tahun 2013 hingga 2023,” kata Eri. Temuan tersebut mendorongnya untuk meminta Kejati Jatim menindaklanjuti kasus tersebut hingga terjadi penggeledahan.
Tanggapan dari Pihak Terkait
Sementara itu, Armuji dan Musyafak mengaku memenuhi panggilan pemeriksaan untuk pertama kali. “Ya nanti dilihat saja, ini baru pertama kali dipanggil,” kata Armuji, mantan Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2003-2004 dan 2014-2019.
Musyafak juga mengatakan hal serupa. “Baru pertama kali dipanggil ke sini,” ujarnya, yang pernah menjabat Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2004-2009.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa yang dimaksud dengan bimbingan teknis (bimtek)?
Bimtek adalah kegiatan pelatihan atau pembinaan teknis yang biasanya dilakukan oleh lembaga legislatif seperti DPRD untuk meningkatkan kapasitas anggota dewan dalam menjalankan tugasnya.
Bagaimana kasus korupsi bimtek terungkap?
Kasus ini terungkap setelah ada dugaan penambahan kegiatan bimtek yang berdampak pada peningkatan anggaran. Kelompok antikorupsi kemudian melaporkan dugaan penyalahgunaan dana ke polisi.
Apakah ada tersangka dalam kasus ini?
Belum ada tersangka yang ditetapkan. Penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebelum menentukan apakah ada tersangka yang harus ditetapkan.
Apa dampak dari kasus ini terhadap DPRD Surabaya?
Kasus ini menunjukkan adanya keraguan terhadap pengelolaan dana yang digunakan oleh lembaga legislatif. Ini juga memberi kesan bahwa dana publik belum sepenuhnya diawasi secara transparan.
Bagaimana respons wali kota terhadap kasus keuangan KBS?
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan dukungan terhadap penyidikan dan menegaskan bahwa ia meminta bantuan Kejati Jatim untuk menindaklanjuti dugaan korupsi di KBS.
Kesimpulan
Kasus dugaan korupsi yang terjadi di DPRD Kota Surabaya dan Kebun Binatang Surabaya kembali menjadi sorotan. Pemeriksaan terhadap Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Jatim menunjukkan komitmen penyidik untuk menuntaskan perkara yang telah lama tertunda. Selain itu, tindakan yang diambil oleh Wali Kota Surabaya juga menunjukkan kepedulian terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
